local-parties-agree-on-fixed-aceh-regional-election-in-2022

Local Parties Agree on Fixed Aceh Regional Election in 2022

Local Parties Agree on Fixed Aceh Regional Election in 2022 – Local political parties in Aceh Province have agreed to reject the government’s plan to hold the 2024 Pilkada. They want the Aceh Pilkada to still refer to the Aceh Government Law, and take place in 2022.

Local Parties Agree on Fixed Aceh Regional Election in 2022

local-parties-agree-on-fixed-aceh-regional-election-in-2022

cheapestbuy11 – The head of the Aceh Party Faction in the Aceh DPR, Tarmizi Panyang, said that the coordination results from the leadership level of the party led by the former GAM commander had agreed, there would be no regional elections in 2024.

“At the leadership level, it has explicitly stated that there is no bargaining for the 2022 local elections. Internal discussions have also been carried out,” said Tarmizi, Wednesday (3/2).

Tarmizi said that the regional elections in the province which refer to the Aceh Government Law have been going on since 2007, and are always held every five years. If that stopped, he said, the Central Government would betray the Aceh Government Law.

His party has also held meetings with the Independent Election Commission (KIP) and Commission II of the DPR-RI. He said, this issue has actually been resolved in Aceh and is no longer being debated.

“The center must also have good intentions, so pay attention to the specialties of Aceh, one of which is the regional elections which will occur later,” he said.

Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady mengatakan hal yang sama. Pihaknya juga menolak putusan Kemendagri soal pilkada serentak 2024 diberlakukan di Aceh.

For those of you who like to play online games, please visit the following link : Slot Online

Bahkan, untuk menyongsong pilkada 2022, PNA sudah mempersiapkan kader internal partai hingga eksternal untuk bertarung di pilkada 2022.

Soal putusan Kemendagri bahwa pilkada akan digelar 2024, Miswar mengatakan agar semua pihak tetap berkomitmen mengacu pada UU Pemerintah Aceh. Apalagi, sambungnya, KIP Aceh sudah menjadwalkan tahapan pilkada 2022.

“PNA sepakat dengan tahapan dan jadwal Pilkada Tahun 2022. Karena dasar pelaksanaan Pilkada di Aceh UUPA, bukan koordinasi dengan pusat. Yang dikoordinasi itu bersifat teknis, bukan normatif boleh tidaknya pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022,” kata Miswar saat dikonfirmasi.
Tak Direspons Kemendagri

Terkait pelaksanaan pilkada di Serambi Mekkah terebut, Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk M Yunus mengaku sudah berulang kali menyurati Kemendagri dalam rangka koordinasi namun tak pernah dibalas sejauh ini.

Apabila pekan ini juga tak dibalas, DPRA mengancam bakal mendatangi Kemendari meski tak diundang.

“Kami tetap datang ke sana (Kemendagri). Kalau memang nggak ada keputusan, kami nggak akan pulang,” ujar Yunus.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kemendagri agar segera menanggapi surat dari DPR Aceh terkait koordinasi Pilkada Aceh 2022.

“Kami harap pihak Mendagri supaya cepat memberi waktu kepada kita,” ucap Yunus.

Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan Pilkada serentak 2024 berlaku di suluruh wilayah NKRI termasuk juga Provinsi Aceh.

Bahtiar bilang itu amanat UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.

“UU Pilkada berlaku diseluruh wilayah NKRI. Bukan Kemendagri (tak merestui Pilkada Aceh 2022). Tapi itu Perintah UU Nomor 10 Tahun 2016,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *